OPINI

UU No.7/2017 Tentang PEMILU : PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PAN

Oleh : Adrison Adnan

Gedung-DPR

UU Pemilu sudah di tetapkan, meskipun ada persoalan disana sini, ibarat sebuah pecahan  uang koin. disatu sisi ada yang puas dan disisi lain sebaliknya. Ada 5 ( Lima ) persoalan mendasar atau isu krusial yang mesti kita amati dalam penetapan UU Pemilu ini. Pada dasarnya memang pengambilan keputusan atas lahirnya UU Pemilu ini berjalan sangat alot. bahkan ada 4 ( Empat ) fraksi yakni F-PAN, F- Gerindra, F-PKS dan F-Demokrat “Walk Out” dalam menetapkan lahirnya UU Pemilu ini                                        http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu.  Dalam kontek ini kita tidak menjelaskan secara detail proses lahirnya UU Pemilu akan tetapi kita hanya fokus terhadap ” Peluang dan Tantangan Bagi PAN ” setelah di ketok Palu UU Pemilu ini Oleh anggota DPR RI.

5 ( Lima ) persoalan mendasar atau isu krusial dalam UU Pemilu itu adalah ambang batas presidential atau presidential threshold, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.

  1. Presidential Threshold: 20-25 Persen

Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. Presidential threshold 20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya. Penetapan Presidential Threshold 20 – 25 %  ini menjadi polimik bagi Partai-Partai dan kalangan Penggiat Demokrasi bahwa ini adalah Lelucon Politik yang menipu rakyat. Padahal, terkait pengusungan calon presiden sudah dijamin dalam Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum“.

Istana Negara

  1. Parlementary Threshold: 4 Persen

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan.

  1. Sistem Pemilu: Terbuka

Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan.

  1. Dapil Magnitude: 3-10

Dapil magnitude atau alokasi kursi per dapil yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8/2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Hal ini yang disepakati.

  1. Metode Konversi Suara: Sainte Lague Murni

Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.

PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PAN

Header-PAN-1280

Pada Pemilu Tahun 2014 yang lalu, Partai Amanat Nasional ( PAN ) masih merupakan Partai Papan Menengah ini di buktikan dengan Perolehan Suara PAN secara Nasional 9.481.621 suara ( 7,59 % )  atau dengan kata lain PAN menempati urutan ke-6 dalam skala perolehan suara secara Nasional.

data pemilu
data Grafis Pemilu 2014

Dengan Perolehan Suara PAN 7, 59 % suara secara Nasional pada Tahun 2014  adalah Modal dasar bagi PAN untuk menata PEMILU 2019. Modal dasar Suara PAN ini secara Nasional bisa bertambah apabila jaringan dan semua elemen PAN bersatu padu dalam memenangkan PAN di seluruh Indonesia. Apalagi target suara yang ditetapkan DPP PAN menjadi PARTAI dengan  Posisi 3 besar Nasional. Hal ini membutuhkan kerja keras (Kerja, Kerja & Kerja)  semua Pengurus PAN dari semua tingkatan untuk bisa menata organisasi  secara progresif dan lebih profesional,  mesti kita lakukan Penataan Program-program strategis apa yang mesti di tawarkan kepada Masyarakat atau peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ( Sense of Crisis )  dan  Konsolidasi Internal organisasi secara masif.

Modal dasar Suara PAN pada Pemilu 2014 yang lalu tidak membawa kecemasan bagi  PAN dengan penetapan Parlementary Threshold 4 Persen dalam  UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Artinya Caleg-Caleg PAN yang akan berkompetisi Pada PEMILU 2019 secara Nasional telah masuk ke domain aman perolehan suara secara Nasional. Kalaupun PAN Pada PEMILU 2019 nanti suaranya tidak signiicant tentu saja tidak mungkin kurang dari  Parlementary Threshold 4 Persen yang di maksud. Apalagi pada kondisi hari ini semua jaringan PAN dari Pusat sampai ke daerah-daerah semakin maksimal dalam memperkuat basis-basis suaranya untuk memenangkan PEMILU 2019. Ini adalah entry Point awal bagi para Calon Legislator PAN yang sangat menguntungkan, karena jika Calon Legislator Partai lain, seperti misal Partai X yang mana secara Nasional  Parlementary Threshold kurang dari 4 Persen. maka adalah menjadi Calon Legislator di Partai X tersebut sesuatu yang bunuh diri atau bisa di bilang harap-harap cemas. Jika Partai X di suatu daerah, mungkin saja calonnya bisa memenuhi  kuota Suara 1 ( satu ) kursi di DPRD Provinsi ataupun Kota/Kabupaten tetapi secara nasional suara partainya kurang dari 4 Persen. Maka dengan sendirinya calon tersebut akan GUGUR dengan sendirinya. Karena Perlakuan  Parlementary Threshold 4 Persen mengikat secara Nasional. Dengan kata lain masih ada juga suara-suara di masyarakat kita yang masih kita dengar ” Saya Calon Legeslatif dari Partai apa saja, yang penting Suara saya bisa memenuhi kuota suara 1 kursi dengan harapan Calon Legislator ini mengharapkan Sisa Suara dari Kuota kursi yang tersisa adalah Kebodohan yang masih di  pelihara atau mungkin informasi Sistem Pemilu yang belum di pahami ” Apalagi Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. yang mana  penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.

Akhirnya Momentum UU No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU ini marilah kita sikapi secara arif dan bijaksana sebagai Peluang dan juga tantangan Bagi PAN, Bagaimana memenage Organisasi PAN ini lebih baik lagi. fastabiqul khairat